Apa itu Partai Politik ?

Dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan aktivitas politik peran partai politik (parpol) teramat sangat menentukan berbagai aktivitas politik dan dinamika politik terutama perpolitikan di tanah air. Kemenangan kader Parpol dari suatu partai dalam sebuah pilkada dan apabila ada kader yang berprestasi, prestasinya dapat mendongkrak popularitas Parpol yang bersangkutan. Seringkali dalam dunia politik perbedaan pandangan antara kubu partai politik tertentu dapat menyebabkan konflik dan bahkan perang saudara. Dalam artikel ini penulis akan mengungkap lebih dalam apa itu partai politik dan mengapa begitu pentingnya partai politik.

Partai Politik












Partai politik(parpol) adalah sekelompok orang atau golongan yang memiliki ideologi politik yang sama/memiliki orientasi, nilai & cita-cita yang sama. Tujuan dari dibentuknya parpol adalah untuk merebut kekuasaan dan kedudukan politik untuk menjalankan kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan yang sesuai dengan ideologi partai yang diusungnya. Contoh : Partai yang memiliki ideologi komunis, maka partai tersebut apabila menguasai pemerintahan akan membuat kebijakan yang sesuai dengan ideologi komunis. Kesuksesan sebuah partai dalam memenangkan pemilu dan pilkada disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- Manajemen Partai yang modern dan solid.
- Program-program yang ditawarkan oleh partai tersebut menarik minat masyarakat untuk memilih partai tersebut.
- Banyaknya kader-kader yang memiliki kedudukan di pemerintahan yang berhasil melaksanakan kebijakan yang pro-rakyat.
- Iklan-iklan yang dikemas secara baik.

Partai Politik Pada Masa Orde Lama :

Partai-partai yang mengikuti pemilu pada masa Orde Lama.

Pada masa Orde Lama partai politik cenderung memunculkan wujud ideologisnya dan sehingga satu partai dengan partai yang lainnya memiliki perbedaan yang jelas. Pemilu pertama dan yang terakhir dilakukan pada masa orde lama adalah Pemilu 1955, yang bertujuan untuk memilih anggota konstituante dan DPR. Yang nantinya Konstituante akan dibubarkan dan Indonesia kembali lagi ke UUD 1945. Namun Pemilu 1955 adalah pemilu yang disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis. Pada masa itu partai-partai belum menggunakan cara-cara kotor seperti intimidasi,money politics,dll.

Suasana kampanye pemilu 1955

Pada masa itu jarang terjadi fenomena politisi kutu loncat, karena Partai yang satu dengan Partai yang lainnya memiliki perbedaan ideologis yang sangat jelas. Misalkan Partai Komunis Indonesia (PKI) mereka mengusung ideologi Komunis, seorang politisi dari Masyumi yang mengusung ideologi syariat Islam tidak akan mau pindah ke partai yang mengusung ideologi komunis dan pihak PKI tidak mudah menerima orang yang berbeda ideologi dengannya. Beberapa ideologi yang mewarnai partai-partai yang berdiri pada masa orde lama adalah Komunis, Syariat Islam, Nasionalisme, Kristen Demokrasi, Sosialisme. Namun era multipartai yang terjadi di masa Orde Lama ini menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi, karena pemerintahan saat itu sibuk dalam mengurus masalah politik dan untuk mengakhiri ini semua keluarlah Dekrit Presiden tahun 1959 agar kembali ke UUD 1945. Sesudah dekrit itu dimulailah ideologi Nasakom dan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dan pemilu 1955 menjadi pemilu terakhir di masa Orde Lama.

Partai Politik Pada Masa Orde Baru :

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1971,1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

Berikut adalah tanggal-tanggal diadakannya pemungutan suara pada Pemilu periode ini.

1. 5 Juli 1971

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 9 Partai politik dan 1 organisasi masyarakat.

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. 

Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik  yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan gabungan dari partai-partai Islam   dan Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari partai nasionalis dan partai kristen  dan satu Golongan Karya.

2. 2 Mei 1977

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

3. 4 Mei 1982
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1982-1987.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

4. 23 April 1987
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

5. 9 Juni 1992
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

6. 29 Mei 1997
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu.

Partai Politik Pada Masa Reformasi :

Pada era Reformasi dimulailah kebebasan berorganisasi dan berekspresi. Di era Reformasi mulai banyak partai-partai baru bermunculan dan dimulailah pemilu pertama di Era Reformasi. 

Pemilu 1999

Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.

Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

Pemilu 2004

Pemilu 2004 adalah salah satu pemilu paling bersejarah dalam sejarah reformasi, karena Presiden pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu ini dimenangkan oleh Partai Golkar karena kekecewaan masyarakakat terhadap pemerintahan Megawati saat itu, sehingga masyarakat kembali memilih Partai Golkar lagi.

Pemilu 2009

Pemilu tahun 2009, pemilu ini dimenangkan oleh Partai Demokrat dan dimenangkan kembali  oleh SBY.

Masalah yang dihadapi Partai di Era Reformasi :

1. Perpecahan Internal  

Ribuan kader Partai NasDem berdemo di depan kantor DPP Partai NasDem di Jakarta.

Perpecahan Internal sering menjadi masalah dalam berbagai partai di era Reformasi ini. Faktor dari perpecahan internal bisa disebabkan oleh berbagai macam alasan, seperti salah satu fraksi tidak sependapat dengan kebijakan partai, salah satu fraksi tidak menyutujui kemenangan ketua Umum Partai tersebut. Perpecahan Internal adalah masalah yang cukup serius untuk sebuah partai, karena bisa menurunkan solidaritas kader partai tersebut dan menurunkan elektabilitas partai itu dan menurunkan kepercayaan publik. Salah satu kunci kemenangan partai adalah solidaritas kadernya. 

2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Nazzarudin adalah salah satu kader partai yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Isu KKN sudah menjadi masalah yang tidak asing lagi bagi partai politik di Indonesia, banyak  partai yang elektabilitasnya turun dan bahkan ada yang terjun bebas karena kadernya banyak yang menjadi tersangka kasus korupsi. Partai politik berusaha mati-matian untuk mempertahankan citranya sebagai parpol yang pro rakyat dan bersih. Mereka tidak ingin kadernya terlibat kasus korupsi karena hal itu akan menghancurkan kepercayaan masyarakat juga elektabilitas partai itu. 

3. Politisi Kutu Loncat

Fenomena ini sudah menjadi fenomena yang lazim di zaman sekarang dimana politisi yang dulu berasal dari Partai A, dikemudian hari pindah ke partai C, lalu pindah dan jadi petinggi di Partai B. Salah satu penyebab masalah ini adalah partai-partai yang ikut pemilu di masa reformasi ini tidak menunjukkan garis ideologi yang kuat bahkan antara partai Islam & Nasionalis tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, antara partai nasionalis yang satu dengan yang lainnya tidak kelihatan terlalu berbeda. Hal ini menjadi salah satu alasan politisi pindah partai hanya untuk mencari kedudukan disaat partai itu sedang jaya dan pindah ke partai lain saat partai yang didudukinya sedang hancur.

Sekian ulasan dari penulis tentang Parpol di Indonesia, semoga artikel ini membuat para pembaca faham apa arti Partai Politik sesungguhnya dan kita memilih Partai Politik yang terbaik untuk mewujudkan Indonesia Raya.