Peta Jawa Barat

Siapa warga Indonesia yang tidak mengetahui wilayah Jawa Barat ? Provinsi yang dihuni masyarakat yang sebagian besar beretnis Sunda ini adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Provinsi ini menjadi penyangga bagi Ibukota DKI Jakarta, bahkan masalah lingkungan di Jawa Barat akan dapat mengganggu kestabilan Ibukota dan aktifitas warga Ibukota pun mempengaruhi wilayah Jawa Barat. Sebut saja kota Depok, Bekasi dan Bogor yang merupakan kota satelit Jakarta yang perkembangannya dipengaruhi oleh aktifitas penduduk Ibukota. Banyak Tanah kosong serta area pertanian yang berubah menjadi pemukiman serta daerah Industri untuk menopang kebutuhan Penduduk di Ibukota Jakarta. Banyak kalangan kelas menengah yang menggantungkan hidupnya di Jakarta namun mereka berdomisili di Jawa Barat. Setiap kali akhir pekan banyak destinasi wisata yang macet total,  karena warga Ibukota ingin melepaskan kepenatannya sebut saja itu daerah Puncak, lalu Bandung, dll. Namun disamping banyaknya aktifitas penduduk Ibukota yang mengunjungi daerah destinasi wisata di Jawa Barat memberikan penghidupan bagi warga Jawa Barat, namun kemiskinan serta berbagai masalah sosial lainnya belum juga terselesaikan di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat Sumber Daya Manusia yang buruk dan masalah birokrasi yang korup serta infrastruktur yang tidak memadai. Melonjaknya aktivitas warga ibukota yang ingin melepaskan penatnya dengan berlibur di Jawa Barat, justru menambah kemacetan dan polusi. Belum lagi Jawa Barat menghadapi masalah serius jangka panjang terkait banyak area pertanian yang berubah menjadi Area Industri dan pemukiman.

Perubahan ! 

Di era otonomi Daerah ini sudah merupakan kesempatan Jawa Barat untuk merubah daerah Jawa Barat menjadi lebih baik, sebelumnya daerah Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi Provinsi sendiri. Bahkan daerah Pantura berusaha untuk memisahkan diri dari daerah Jawa Barat sebut saja daerah CIAYU-MAJAKUNING(Cirebon,Indramayu,Majalengka & Kuningan). Ada aspirasi dari beberapa penduduk di daerah tersebut yang ingin memisahkan diri dari Jawa Barat dikarenakan masalah pemerataan pembangunan, primordialisme & perbedaan identitas sejarah dan budaya dengan Jawa Barat. Daerah pantura memiliki sumber daya alam yang kaya berupa Migas dan hasil laut, yang bisa menjadi potensi Jawa Barat jika dikembangkan dengan baik.

Di Tahun 2013 ini Jawa Barat mengadakan Pemilu Kepala Daerah yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah yang baru, yang diharapkan akan memberikan perubahan kepada Jawa Barat.

Kontes Politik Para Pesohor 

Dari 5 Cagub-Cawagub, 3 diantaranya merupakan artis.

Sudah menjadi rahasia Umum bahwa banyak daripada artis yang maju menjadi anggota legislatif ataupun Kepala Daerah dipasangkan di daerah pemilihan Jawa Barat. Bahkan terpilihnya Gubernur Incumbent Ahmad Heryawan tahun 2008 lalu, karena faktor popularitas Dede Yusuf. Namun di Pilkada tahun 2013 terdapat sebuah hal yang menarik, pasalnya para Pesohor banyak yang ikut kontes politik Jabar tahun 2013. Kontes politik ini akan menjadi "The Last Stronghold"  bagi beberapa kekuatan politik yang mendominasi Jawa Barat, Pilkada ini akan menjadi tolak ukur bagi kekuatan parpol yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014. Sebab sejak tahun 1955 hasil pemilu di Jawa Barat, selalu menunjukkan kemiripan dengan hasil pemilu di tingkat Nasional. 

The Last Stronghold 

Jawa Barat merupakan pertahanan terakhir bagi kekuatan politik yang mendominasi wilayah itu. Sebab hasil perolehan suara di Jawa Barat, seringkali memiliki kemiripan dengan tingkat Nasional. Sebelumnya di pemilu tahun 2009, DPRD Jawa Barat dikuasai oleh Partai Demokrat yang merupakan pemenang pemilu. Untuk menjadi kepala daerah di wilayah ini orang tersebut harus memiliki 3 kriteria : "Nyunda,Nyantri,Nyakola" (Memegang budaya Sunda, Religius, Intelek). Tiga kriteria tersebut merupakan kriteria yang diharapkan sebagian besar masyarakat Jawa Barat untuk bisa melestarikan keluhuran budaya nenek moyang Jawa Barat. Berikut beberapa kekuatan politik yang terlibat dalam Pilkada Jabar 2013 :

Golongan Nasionalis 

Golongan Parpol Nasionalis sudah mendominasi daerah pemilihan Jabar sejak pemilu 1955, saat Partai Nasional Indonesia mendapat perolehan suara yang cukup banyak disini. Namun partai itu sekarang sudah bertranformasi menjadi PDI-P. Di daerah ini terdapat perebutan pengaruh antara 3 kekuatan Nasionalis yaitu:

Rieke-Teten merupakan cagub yang diusung PDI-P dengan jargon Jabar Baru & Bersih.

 PDI-P yang mendominasi daerah Pantura yang mengusung sendiri jagoannya untuk maju di Pilkada Jabar yaitu Rieke Diah Pitaloka yang berpasangan dengan aktivis anti korupsi Teten Masduki. Pasangan ini menggunakan pencitraan yang berhasil dilakukan oleh Jokowi, rekannya sesama kader PDI-P yang berhasil dalam mengantarkannya dirinya ke kursi DKI-1. Pasangan ini meniru mulai dari atribut baju kotak-kotak yang dikenakan hingga jargon kampanye mereka "Jabar Baru & Bersih".

Yance-Tatang yang maju dengan jargon "Intan".

Golkar yang menguasai daerah ini sejak era Orde Baru, Jawa Barat merupakan kantong suara terkuat Partai Golkar. Partai Golkar mengusung sendiri jagoannya untuk menjadi Jabar satu yaitu ketua DPD Golkar Jawa Barat dan juga mantan bupati Indramayu 2 periode yaitu Dr.Irianto Mahfud Syidiq Syafiudin yang dikenal sebagai Kang Yance, yang berpasangan dengan mantan bupati Tasikmalaya 2 periode Tatang Farhanul Hakim. Apabila para pemilih Golkar merupakan pemilih yang fanatik bukan tidak mungkin pasangan ini meraih kemenangan, salah satu program andalan pasangan ini adalah membangun dari desa. Dengan menyediakan anggaran 500 Juta Rupiah/Desa.

Kedua pasangan ini mengusung jargon "babarengan"

Dan yang terakhir berebut dominasi di wilayah adalah Partai Demokrat. Partai ini sebelumnya memenangkan pemilu tahun 2009 dan menguasai DPRD Bandung yang merupakan ibukota Provinsi ini. Partai Demokrat mengusung jagoannya yaitu Dede Yusuf yang merupakan wakil gubernur Jawa Barat yang akan berpasangan dengan mantan Sekda Jabar Lex Laksamana yang akan bertanding di Pilkada Jawa Barat. Partai Demokrat, yang merupakan mesin politik pasangan bernomor urut 3 memiliki masalah yaitu terjun bebasnya elektabilitas Partai dan sejumlah skandal korupsi yang mendera partai ini. Dengan mengusung Dede Yusuf yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi, diharapkan gebrakan yang dibuatnya apabila terpilih dapat mempertahankan dominasi Partai Demokrat di Jawa Barat. Pasangan ini juga diusung oleh Partai Gerindra, PKB & PAN yang tergabung dalam koalisi Babarengan. Pasangan ini didukung penuh oleh Prabowo Subianto, terbukti dengan terjun langsungnya ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini sebagai jurkam dari pasangan bernomor urut 3 ini. Pilkada ini akan memperlihatkan seberapa kuatnya ketokohan Prabowo Subianto di Jawa Barat, apabila pasangan ini memenangkan Pilkada dengan dukungan all out partai pengusungnya terutama Gerindra, maka ini akan memperkuat cengkeraman Prabowo Subianto & Gerindra di provinsi yang paling banyak penduduknya ini. Selain itu Partai Demokrat bisa mempertahankan cengkeramannya di Jawa Barat, tidak mengherankan pengusungan kedua pasangan ini merupakan The Last Stronghold bagi Partai Demokrat dalam mempertahankan kiprahnya di kancah perpolitikan nasional.

Golongan Politik Islam 

Golongan politik Islam cukup mendominasi Jawa Barat. Provinsi ini memiliki karakter masyarakat yang religius dan taat beragama, hal itu terbukti dengan banyaknya pesantren yang berdiri di Jawa Barat dan banyak pemuka agama yang berasal dari daerah ini. Daerah ini sudah menjadi kantong suara bagi beberapa Partai Islam. Ahmad Heryawan yang merupakan Gubernur incumbent, memutuskan untuk maju kembali untuk mencalonkan diri sebagai gubernur di daerah Jawa Barat kali ini dia berpasangan dengan artis senior Dedi Mizwar, karena Dede Yusuf memutuskan untuk ikut mencalonkan diri juga. Incumbent mengantongi dukungan dari beberapa Partai Islam yaitu PKS,PPP & PBB, serta 1 partai Nasionalis yaitu Hanura. Belum lagi pasangan ini menggunakan konsultan politiknya yaitu Pollmark yang didirikan oleh Eep Saefulloh Fatah yang berhasil dalam memenangkan Joko Widodo & Basuki Tjahaja Purnama. Partai-partai Islam mengalami masalah turunnya elektabilitas dikarenakan banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa Partai Islam tidak jauh berbeda dengan partai Nasionalis dan juga banyak kader Partai Islam yang tersangkut skandal korupsi sehingga banyak pemilih partai Islam yang beralih mendukung partai-partai Nasionalis. Sehingga pilkada Jawa Barat adalah The Last Stronghold  bagi Partai Islam jika mempertahankan dominasinya dalam kancah perpolitikan nasional.

Sekian artikel mengenai ulasan Pilkada Jawa Barat ! semoga yang terbaik dan memiliki kriteria "nyunda,nyantri & nyakola" bisa menang dan mensejahterakan rakyat Jawa Barat !

Dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan aktivitas politik peran partai politik (parpol) teramat sangat menentukan berbagai aktivitas politik dan dinamika politik terutama perpolitikan di tanah air. Kemenangan kader Parpol dari suatu partai dalam sebuah pilkada dan apabila ada kader yang berprestasi, prestasinya dapat mendongkrak popularitas Parpol yang bersangkutan. Seringkali dalam dunia politik perbedaan pandangan antara kubu partai politik tertentu dapat menyebabkan konflik dan bahkan perang saudara. Dalam artikel ini penulis akan mengungkap lebih dalam apa itu partai politik dan mengapa begitu pentingnya partai politik.

Partai Politik












Partai politik(parpol) adalah sekelompok orang atau golongan yang memiliki ideologi politik yang sama/memiliki orientasi, nilai & cita-cita yang sama. Tujuan dari dibentuknya parpol adalah untuk merebut kekuasaan dan kedudukan politik untuk menjalankan kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan yang sesuai dengan ideologi partai yang diusungnya. Contoh : Partai yang memiliki ideologi komunis, maka partai tersebut apabila menguasai pemerintahan akan membuat kebijakan yang sesuai dengan ideologi komunis. Kesuksesan sebuah partai dalam memenangkan pemilu dan pilkada disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- Manajemen Partai yang modern dan solid.
- Program-program yang ditawarkan oleh partai tersebut menarik minat masyarakat untuk memilih partai tersebut.
- Banyaknya kader-kader yang memiliki kedudukan di pemerintahan yang berhasil melaksanakan kebijakan yang pro-rakyat.
- Iklan-iklan yang dikemas secara baik.

Partai Politik Pada Masa Orde Lama :

Partai-partai yang mengikuti pemilu pada masa Orde Lama.

Pada masa Orde Lama partai politik cenderung memunculkan wujud ideologisnya dan sehingga satu partai dengan partai yang lainnya memiliki perbedaan yang jelas. Pemilu pertama dan yang terakhir dilakukan pada masa orde lama adalah Pemilu 1955, yang bertujuan untuk memilih anggota konstituante dan DPR. Yang nantinya Konstituante akan dibubarkan dan Indonesia kembali lagi ke UUD 1945. Namun Pemilu 1955 adalah pemilu yang disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis. Pada masa itu partai-partai belum menggunakan cara-cara kotor seperti intimidasi,money politics,dll.

Suasana kampanye pemilu 1955

Pada masa itu jarang terjadi fenomena politisi kutu loncat, karena Partai yang satu dengan Partai yang lainnya memiliki perbedaan ideologis yang sangat jelas. Misalkan Partai Komunis Indonesia (PKI) mereka mengusung ideologi Komunis, seorang politisi dari Masyumi yang mengusung ideologi syariat Islam tidak akan mau pindah ke partai yang mengusung ideologi komunis dan pihak PKI tidak mudah menerima orang yang berbeda ideologi dengannya. Beberapa ideologi yang mewarnai partai-partai yang berdiri pada masa orde lama adalah Komunis, Syariat Islam, Nasionalisme, Kristen Demokrasi, Sosialisme. Namun era multipartai yang terjadi di masa Orde Lama ini menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi, karena pemerintahan saat itu sibuk dalam mengurus masalah politik dan untuk mengakhiri ini semua keluarlah Dekrit Presiden tahun 1959 agar kembali ke UUD 1945. Sesudah dekrit itu dimulailah ideologi Nasakom dan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dan pemilu 1955 menjadi pemilu terakhir di masa Orde Lama.

Partai Politik Pada Masa Orde Baru :

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1971,1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

Berikut adalah tanggal-tanggal diadakannya pemungutan suara pada Pemilu periode ini.

1. 5 Juli 1971

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 9 Partai politik dan 1 organisasi masyarakat.

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. 

Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik  yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan gabungan dari partai-partai Islam   dan Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari partai nasionalis dan partai kristen  dan satu Golongan Karya.

2. 2 Mei 1977

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

3. 4 Mei 1982
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1982-1987.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

4. 23 April 1987
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

5. 9 Juni 1992
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

6. 29 Mei 1997
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu.

Partai Politik Pada Masa Reformasi :

Pada era Reformasi dimulailah kebebasan berorganisasi dan berekspresi. Di era Reformasi mulai banyak partai-partai baru bermunculan dan dimulailah pemilu pertama di Era Reformasi. 

Pemilu 1999

Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.

Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

Pemilu 2004

Pemilu 2004 adalah salah satu pemilu paling bersejarah dalam sejarah reformasi, karena Presiden pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu ini dimenangkan oleh Partai Golkar karena kekecewaan masyarakakat terhadap pemerintahan Megawati saat itu, sehingga masyarakat kembali memilih Partai Golkar lagi.

Pemilu 2009

Pemilu tahun 2009, pemilu ini dimenangkan oleh Partai Demokrat dan dimenangkan kembali  oleh SBY.

Masalah yang dihadapi Partai di Era Reformasi :

1. Perpecahan Internal  

Ribuan kader Partai NasDem berdemo di depan kantor DPP Partai NasDem di Jakarta.

Perpecahan Internal sering menjadi masalah dalam berbagai partai di era Reformasi ini. Faktor dari perpecahan internal bisa disebabkan oleh berbagai macam alasan, seperti salah satu fraksi tidak sependapat dengan kebijakan partai, salah satu fraksi tidak menyutujui kemenangan ketua Umum Partai tersebut. Perpecahan Internal adalah masalah yang cukup serius untuk sebuah partai, karena bisa menurunkan solidaritas kader partai tersebut dan menurunkan elektabilitas partai itu dan menurunkan kepercayaan publik. Salah satu kunci kemenangan partai adalah solidaritas kadernya. 

2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Nazzarudin adalah salah satu kader partai yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Isu KKN sudah menjadi masalah yang tidak asing lagi bagi partai politik di Indonesia, banyak  partai yang elektabilitasnya turun dan bahkan ada yang terjun bebas karena kadernya banyak yang menjadi tersangka kasus korupsi. Partai politik berusaha mati-matian untuk mempertahankan citranya sebagai parpol yang pro rakyat dan bersih. Mereka tidak ingin kadernya terlibat kasus korupsi karena hal itu akan menghancurkan kepercayaan masyarakat juga elektabilitas partai itu. 

3. Politisi Kutu Loncat

Fenomena ini sudah menjadi fenomena yang lazim di zaman sekarang dimana politisi yang dulu berasal dari Partai A, dikemudian hari pindah ke partai C, lalu pindah dan jadi petinggi di Partai B. Salah satu penyebab masalah ini adalah partai-partai yang ikut pemilu di masa reformasi ini tidak menunjukkan garis ideologi yang kuat bahkan antara partai Islam & Nasionalis tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, antara partai nasionalis yang satu dengan yang lainnya tidak kelihatan terlalu berbeda. Hal ini menjadi salah satu alasan politisi pindah partai hanya untuk mencari kedudukan disaat partai itu sedang jaya dan pindah ke partai lain saat partai yang didudukinya sedang hancur.

Sekian ulasan dari penulis tentang Parpol di Indonesia, semoga artikel ini membuat para pembaca faham apa arti Partai Politik sesungguhnya dan kita memilih Partai Politik yang terbaik untuk mewujudkan Indonesia Raya.