1
Integrasi Timor Timur ke Indonesia.
Pemerintah Portugal memberi kesempatan kepada penduduk Timor Timur sebagai salah satu koloni Portugal membentuk partai politik sejak 1974. Oleh karena itu, mulai Mei 1974 mulai terbentuk beberapa organisasi politik di Timor Timur, diantara Assosiacao Social Democratica Timorense/Asosiasi Sosial Demokrat Timor (ASDT) yang kemudian berubah menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente/Front Revolusioner untuk kemerdekaan Timor Leste (Fretilin), Uniao Democratica Timorense/Persatuan Demokrasi Timor (UDT), Associacao Popular Democratica de Timor/ Asosiasi Demokrasi Rakyat Timor (Apodeti), Associacao Integracao Timor Indonesia/ Asosiasi Integrasi Timor Indonesia (AITI), Klibur Oan Timor Aswain/Asosiasi Pejuang Timor (KOTA), Associacao Democratica Integracao Timor Leste Australia/Asosiasi Demokrasi untuk Integrasi Timor Timur Australia (ADITLA), dan Trabalhista. Dari sekian banyaknya Partai Politik saat itu terjadi pertikaian dan konflik karena perbedaan pandangan. Fretilin menginginkan kemerdekaan Timor Timur secara total sedangkan UDT ingin tetap menjadi wilayah Portugal, namun partai KOTA & Trabalhista ingin menjadikan Timor Timur wilayah Australia, Sedangkan Apodeti ingin Timor Timur masuk wilayah Indonesia. Pemerintah Portugal pun sebenarnya sudah merencanakan proses dekolonisasi (kemerdekaan) bagi Timor Timur. Namun, bentuk kemerdekaan Timor Timur tersebut masih menjadi masalah. Apakah mereka akan merdeka dan berdiri sendiri atau bergabung dengan Indonesia atau bergabung dengan Portugal.
Oleh karena itu, pada 17 Oktober 1974 di Jakarta dilangsungkan pembicaraan antara Menteri Seberang Lautan Portugal Dr. Antonio de Almeida Santos dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Padahal sebelumnya, Ketua Partai Apodeti pada 31 Agustus 1974, menyatakan bahwa partainya telah mengusulkan agar Timor Timur menjadi provinsi bagian dari Indonesia.
Pemerintah Indonesia sangat mendukung maksud pemerintah Portugal untuk mengadakan dekolonisasi di Timor Timur dan maksud ketua Partai Apodeti untuk bergabung dengan Indonesia. Sebagai kelanjutan dari pertemuan di Jakarta, pada 9 Maret 1975 di London diadakan pertemuan lanjutan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Portugal masih beranggapan bahwa rakyat Timor Timur memilih untuk bergabung dengan Indonesia.
Ketika perundingan untuk menentukan status Timor Timur sedang berlangsung, ketegangan antara berbagai kelompok di dalam masyarakat Timor Timur semakin memuncak. Pertikaian bersenjata antarkelompok tersebut tidak dapat dihindari. Akibatnya, terjadi perang saudara di Timor Timur yang dimulai di Kota Dili sejak Agustus 1975. Fretilin berhasil didesak keluar kota Dili oleh lawan politiknya. Portugal yang seharusnya bertanggung jawab terhadap koloninya, membiarkan koloninya tanpa pemerintahan yang jelas sejak Gubernur Portugal di Timor Timur melarikan diri dari Dili ke Pulau Atauro atau Pulau Kambing. Penduduk dibiarkan terjebak dalam perang saudara dan ribuan orang menjadi korban atau terpaksa melakukan pengungsian.
Fretilin yang tersingkir dari Dili kemudian mendapat bantuan persenjataan dari para pendukungnya, antara lain dari tentara Portugal. Perang baru dimulai dan Dili kembali diduduki oleh Fretilin sebagai pemenang perang. Peristiwa tersebut menelan banyak korban jiwa dan beribu-ribu penduduk mengungsi ke perbatasan Indonesia dan Timor bagian barat.
Pada 28 November 1975, , Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dan berdirinya sebuah Republik Demokrasi Timor Timur di Dili. Namun, proklamasi itu tidak mendapat dukungan, baik dari kelompok lain di dalam masyarakat Timor Timur maupun dunia Internasional. Kelompok masyarakat Timor Timur terdiri atas Partai UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalhista menyampaikan proklamasi tandingan di Balibo pada 30 November 1975. Pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balibo ini menyatakan keinginan Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia.
OPERASI SEROJA
Perkembangan Timor Timur dan situasi politik Internasional Perang Dingin pada waktu itu telah menyeret Indonesia langsung ke dalam pertikaian antara orang Timor Timur sendiri dan terlebih lagi ketidakjelasan Portugal dalam menangani kasus Timor Timur sehingga PBB menunjuk Indonesia & Australia untuk menangani masalah pengungsi konflik Timor Timur akan tetapi Australia menyerahkan mandat itu ke Indonesia. Operasi Seroja adalah sandi untuk invasi Indonesia ke Timor Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Pihak Indonesia menyerbu Timor Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timor Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah.
 |
| Pendaratan Pasukan TNI di Pantai Dili, saat Operasi Seroja. |
Angkatan Darat Indonesia mulai menyebrangi perbatasan dekat Atambua tanggal 17 Desember 1975 yang menandai awal Operasi Seroja. Sebelumnya, pesawat-pesawat Angkatan Udara RI sudah kerap menyatroni wilayah Timor Timur dan artileri Indonesia sudah sering menyapu wilayah Timor Timur. Kontak langsung pasukan Infantri dengan Fretilin pertama kali terjadi di Suai, 27 Desember 1975. Pertempuran terdahsyat terjadi di Baucau pada 18-29 September 1976. Walaupun TNI telah berhasil memasuki Dili pada awal Februari 1976, namun banyak pertempuran-pertempuran kecil maupun besar yang terjadi di seluruh pelosok Timor Timur antara Fretilin melawan pasukan TNI. Dalam pertempuran terakhir di Lospalos 1978, Fretilin mengalami kekalahan telak dan 3.000 pasukannya menyerah setelah dikepung oleh TNI berhari-hari. Operasi Seroja berakhir sepenuhnya pada tahun 1978 dengan hasil kekalahan Fretilin dan pengintegrasian Timor Timur ke dalam wilayah NKRI. Selama operasi ini berlangsung, arus pengungsian warga Timor Timur ke wilayah Indonesia mencapai angka 100.000 orang. Korban berjatuhan dari pihak militer dan sipil. Warga sipil banyak digunakan sebagai tameng hidup oleh Fretilin sehingga korban yang berjatuhan dari sipil pun cukup banyak. Pihak Indonesia juga dituding sering melakukan pembantaian pada anggota Fretilin yang tertangkap selama Operasi Seroja berlangsung.
 |
| Pada hari sebelum invasi, Presiden AS Gerald R. Ford dan Menteri Luar Negeri AS Henry A. Kissinger bertemu dengan presiden Indonesia Soeharto dan dilaporkan memberikan persetujuan mereka untuk invasi Menanggapi Soeharto mengatakan "Kami meminta pengertian Anda jika dianggap perlu untuk mengambil tindakan cepat atau drastis [di Timor Timur]. "Ford menjawab, "Kami akan mengerti dan tidak menekan Anda dalam masalah ini Kami memahami masalah dan niat Anda miliki.." |
 |
| Monumen Integrasi Timor Timur. |
Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 setelah gubernur jendral Timor Portugis terakhir Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan baik.
Amerika Serikat dan Australia "merestui" tindakan Indonesia karena takut Timor Leste menjadi kantong komunisme terutama karena kekuatan utama di perang saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxis-Komunis. AS dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah AS lari terbirit-birit dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City.
Namun PBB tidak menyetujui tindakan Indonesia. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999, kaum anti-kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timor barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, air, sekolah dan listrik hancur.
Pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan sokongan luar biasa dari PBB. Ekonomi berubah total setelah PBB mengurangi misinya secara drastis.
Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia antara lain dengan mengadopsi Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai "balas budi" atas campur tangan Australia menjelang dan pada saat referendum. Selain itu pemerintah Timor Leste mengubah nama resminya dari Timor Leste menjadi Republica Democratica de Timor Leste dan mengadopsi mata uang dolar AS sebagai mata uang resmi yang mengakibatkan rakyat Timor Leste menjadi lebih krisis lagi dalam hal ekonomi.
