Dana Politik Pak Menteri

Perilaku Partai Politik yang melakukan penggangsiran uang negara untuk kepentingan politik sepertinya sudah dimaklumi oleh publik. Sebab fenomena tersebut bukan fenomena baru dalam masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum jabatan penting di dalam struktur kementerian dimana menterinya adalah orang Partai sering terjadi penyelewengan uang negara, inilah akibat dari politik transaksional yang sudah membudaya di negeri ini. Dalam artikel ini saya akan membahas beberapa tingkah laku penyelewengan uang negara yang dilakukan oleh beberapa kementerian, khususnya Kementerian Agama.

Dana Bansos Pesantren & Dana Bansos Kemenakertrans.

Video ini merupakan dokumenter dari Acara Politika dengan judul "Dana Politik Pak Menteri". Dalam video ini menyorot masalah diskriminasi dalam pembagian dana bansos ke beberapa pesantren, kebanyakan pesantren yang mendapat dana bansos tersebut adalah beberapa pesantren yang terafiliasi dengan PPP, yang merupakan kendaraan politik Menteri Agama Suryadharma Ali. Dalam video ini disorot pula tentang dana bansos Kemenakertrans, yang dicurigai beberapa kalangan bahwa bansos itu diselewengkan untuk kegiatan politik PKB, yang dimana partai itu merupakan kendaraan politik Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Beberapa LSM antikorupsi mencurigai terdapat penyelewengan dalam pemberian dana bansos itu terutama untuk Kemenakertrans. Banyak pihak mencurigai dana bansos Kemenakertrans, sasarannya untuk apa & untuk siapa ? karena selama ini dana bansos Kemenakertrans tidak kelihatan bentuk aksi nyatanya untuk masyarakat. Namun publik harap maklum karena baik PPP maupun PKB memiliki kepentingan dan basis massa yang sama yaitu dari kalangan Pondok pesantren & para santrinya, beberapa alim Ulama yang berafiliasi dengan NU yang merupakan kantong suara kedua Partai tersebut. Sebelumnya Menakertrans & Ketua PBNU KH. Said Agil Siradj merasa geram dan resah tentang diskriminasi dana bansos pesantren ini, karena Ponpes-ponpes yang terafiliasi dengan Partai selain PPP dan tidak berafiliasi apapun tidak mendapat sokongan dana. Hal ini meresahkan ketua PBNU yang mewakili beberapa pesantren yang terafiliasi dengan NU & PKB untuk memberikan keluhannya mengenai masalah ini.

Ketua PBNU KH. Said Agil Siradj mengharapkan seyogyanya bantuan tersebut diberikan tanpa diskriminasi. Namun publik harus mengetahui sebelumnya bahwa KH. Said, ini memiliki afiliasi politik sangat kuat dengan PKB. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataannya disini : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/11/13/mdenks-kiai-said-doakan-pkb-menang. Diskriminasi pembagian dana bansos ini dapat melemahkan kekuatan pesantren-pesantren yang memiliki afiliasi dengan PKB. Dalam pemilu 2009 lalu, PKB mengalami kejatuhan suara yang drastis. Sehingga dalam pemilu 2014, sudah barang tentu PKB ingin merebut kejayaannya terutama hati kantong suara utamanya yaitu para alim Ulama NU & kaum santri. Sehingga wajar saja beberapa petinggi PKB resah karena mereka takut kantong suaranya terebut oleh saingan mereka yaitu PPP.

Publik pastinya sudah tau mengenai beberapa transaksi mencurigakan dan penyelewengan di dalam Kementerian Agama. Bahkan beberapa kalangan menyebut kementerian Agama merupakan kementerian terkorup, tentunya publik masih mengingat masalah kasus korupsi Al-Qur'an yang sampai saat ini dicurigai dananya mengalir ke beberapa petinggi Kementerian Agama.

Kesimpulan

Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa publik wajib menilai & mengawasi sepak terjang para pejabat publik agar penyelewengan ini tidak terjadi lagi. Namun bagi saya pribadi kasus ini adalah alasan kuat bagi saya untuk tidak mempercayai Kementerian Agama. Itulah yang menyebabkan saya tidak pernah mengikuti keputusan pemerintah dalam sidang isbat dalam penetapan awal bulan ramadhan & bulan syawal. Namun hal itu terserah kepada pendapat masing-masing. :)